Tag Archives: Moch Salim

KP2KKN Requests Police Investigate Rembang Bupati

After months of no mention in the media, KP2KKN and Lespem requested the Regional Police investigate Moch Salim in relation to the PT. RBSJ corruption case–for background see here, here, here, here and here.

“Dengan putusan MK itu Polda sudah tidak memiliki alasan lagi untuk menuda pemeriksaan kepala daerah, termasuk pemeriksaan terhadap Bupati Salim,” tandas Ketua Divisi Monitoring Kinerja Penegak Hukum KP2KKN, Eko Haryanto, Minggu (7/10).

Suara Merdeka article here: Polda Jateng Didesak Periksa Bupati Salim.

Media Indonesia article here: Polda Jateng sudah Bisa Sidik Bupati Rembang.

Advertisements
Tagged ,

Can the Rembang and Karanganyar Cases Continue?

KP2KKN notes some of the cases that have been delayed in Central Java because of the lack of presidential permission:

Kepala Daerah yang saat ini belum dilakukan pemeriksaan tersangka pada Bupati Rembang M Salim. Kasusnya saat ini masih ditangani Polda Jateng dalam kasus Korupsi PT RBSJ senilai Rp 5,2 miliar.

Dikatakan pula oleh Eko mengatakan di Jawa Tengah sendiri masih ada kepala daerah yang sudah menjadi tersangka, tapi belum dilakukan pemeriksaan karena terhambat ijin Presiden.

Serta pemeriksaan sebagai saksi pada Bupati Karanganyar Rina Iriani dalamkasus dugaan korupsi pembangunan perumahaan bersubsidi GLA di Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Kasus Rp 21,9 miliar ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Menurut Eko bahwa dengan adanya putusan MK ini. Kejaksaan dan Kepolisian jangan segan-segan untuk langsung memeriksa para kepala daerah yang bermasalah.

On the KP2KKN blog: Periksa Kepala Daerah Tanpa Ijin Presiden.

Tagged ,

KP2KKN Requests KPK Investigate Rembang Bupati

KP2KKN was reported to publicly request that KPK take over the investigation of current Rembang Regent, Moch Salim (Democrat)–for background see here, here and here.  The case was originally reported to KPK but was delegated to the Regional Police.  Little progress has been made in the last few years. The case is probably not sufficiently important for KPK and the suspect seems to have protection from Jakarta.  The case could proceed when the district head leaves office in 2015.

“Kasus Bupati Rembang ini awalnya ditangani oleh KPK, akan tetapi kemudian dilimpahkan ke Polda Jateng pada tahun 2010,” kata Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto di Semarang, Jumat.

Link to Antara Jateng article: KPK Diminta Tangani Dugaan Korupsi Bupati Rembang, via KP2KKN’s media blog here.  See also:

BeritaSatu.comKP2KKN Minta KPK Tangani Kasus Bupati Rembang.

detikNews: Mangkrak 2 Tahun, Dugaan Korupsi Bupati Rembang akan Dilaporkan ke KPK.

Solo PosKORUPSI REMBANG: KPK Diminta Ambil Alih Kasus Korupsi Bupati Rembang.

Korupsi.comKPK Didesak Ambil Alih Kasus-Kasus di Rembang.

Suara MerdekaDua Tahun Jadi Tersangka, Salim Belum Tersentuh.

Tagged , , ,

Rembang case still where it was a year ago

The NGO KP2KKN was in the newspaper today drawing attention to the lack of progress on 16 cases from Central Java, including one of my cases studies.  The case from Rembang involving the current Bupati Moch Salim has been under investigation since 2009, about three years (see here and here).  It is still stuck were it has been for the past year: the President has not provided the authority to investigate the Bupati, and the Supreme Audit Agency seems reluctant to re-estimate the state losses.  Here’s the opening paragraph of the article in Suara Merdeka:

The investigation 16 corruption in Central Java by the police slowly continues. Among the cases is the alleged misuse of Rp. 5.2 billion ($577,000) of capital funds for the Rembang Bangkit Sejahtera Jaya company between 2006 and 2007 and which the current Bupati by M Salim is a suspect.  The case is delayed because the president’s permission (to investigate) has yet be handed down and the BPK has yet to estimate the state losses.

Pengusutan 16 kasus korupsi di Jateng oleh kepolisian berjalan lambat. Di antaranya kasus dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dari APBD 2006 dan 2007 senilai Rp 5,2 miliar oleh tersangka Bupati Rembang M Salim.  Kasus itu terhambat izin presiden yang belum turun dan masih menunggu penghitungan kerugian negara dari BPK.

Original article: Lambat, Pengusutan 16 Kasus Korupsi

h/t KP2KKN’s media blog, here.

Tagged , ,

KP2KKN Requests President Suspend Rembang District Head

Based on the President’s precedent of removing corruption suspect Angelina Sondakh from official positions in the President’s Democrat Party, KP2KKN suggested that the President also suspend the Rembang District Head, Moch Salim, who is also head of the Democrat Party’s District Office.

President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), who is also Chairman of the Board of Trustees of the Democrat Party (PD), has dismissed Angelina Sondakh from her party positions.  Angelina previously served as Deputy Secretary General of the Democrat Party. During the broadcast of her removal on Sunday (5/2), SBY stated that cadres accused of corruption will be dismissed.  …

KP2KKN activist, Eko Haryanto said the President also had to suspend the Democrat Party official currently actively serving as Rembang District Head, Mohamad Salim. As is known, Salim has been named as a suspect of alleged corruption involving the Rembang Rising Prosperity Company (PT. RBSJ) since 2009.

“There is no serious sanctions of party cadres involved in corruption. As a result, corruption continues to flourish and continues to regenerate itself. Many members of the council and the regional head are suspected of corruption,” said Eko Haryanto, Tuesday (7/2).

Eko hopes for consistency from the Democrat Party, especially since SBY spoke on Sunday (5/2) ago. “There should be no discrimination. Salim as Chairman of the Democrat Party’s DPC for Rembang District should be removed.  The Democrat [Party] does not have to wait a long time, ” said Eko. According to Eko, there are two things that SBY must do: suspend Salim and issue the presidential permission to allow the examination of Salim to proceed.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) telah memberhentikan Angelina Sondakh dari kepengurusan partai Demokrat. Sebelumnya Angelina menjabat sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat. Dalam pencopotan yang disiarkan Minggu (5/2) lalu, SBY menyatakan kader yang menjadi tersangka korupsi akan diberhentikan.  …

Aktivis KP2KKN, Eko Haryanto mengatakan SBY juga harus memberhentikan salah satu pengurus Partai Demokrat Kabupaten Rembang yang saat ini menjadi aktif menjabat Bupati Kabupaten Rembang, Mohamad Salim. Diketahui, Salim telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sejak tahun 2009.

“Tidak ada sanksi serius dari partai kepada kadernya yang terlibat korupsi. Akibatnya, korupsi terus tumbuh subur bahkan teregenerasi terus menerus. Banyak anggota dewan dan kepala daerah yang dicatut menjadi tersangka korupsi,” kata Eko Haryanto, Selasa (7/2).

Eko mengharapkan konsistensi Partai Demokrat, khususnya SBY dengan yang telah diucapkan Minggu (5/2) lalu. “Tidak boleh ada diskriminasi. Salim selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang harus dicopot. Demokrat tidak perlu menunggu waktu lama,” kata Eko. Menurut Eko, ada dua hal yang harus dilakukan SBY. Yakni mencopot Salim dan menerbitkan surat izin pemeriksaan atas Salim.

Full Suara Merdeka article here.

Tagged , , , ,