Tag Archives: MAKI

MK: Praperadilan Petitions Open to NGOs

The Constitutional Court ruled last week that the phrase “interested third parties” in the Criminal Procedure Code relating to praperadilan requests should be interpreted broadly and that NGOs must to be allowed bring praperadilan petitions.  Here’s Suara Merdeka coverage:

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dalam uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang gugatan praperadilan.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” papar keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang yang dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Gedung Mahkamah Konstitusi  Jakarta, Selasa (21/5).

Pasal yang diujikan materi adalah Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan,” kata Akil.

Putusan ini dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan pihak ketiga bukan hanya saksi korban tindak pidana, melainkan juga masyarakat luas. Hal Ini karena pada dasarnya KUHAP dibuat untuk kepentingan umum.

This strengthens court oversight of the investigation and prosecution process.  More recently, however, judges have generally accepted praperadilan requests from NGOs but have found in favour of the Kejaksaan, often on the basis of dubious arguments–see, for example, in the case of former Semarang Mayor Sukawi Sutarip: Again, Court Rejects Praperadilan Petition in Sukawi Investigation Termination.  Generally, however, it’s a step forward for law enforcement accountability.  There now needs to be a concerted effort to socialise the decision and provide local NGOs with the technical capacity to prepare praperadilan requests.

What’s next, private prosecution?

Advertisements
Tagged ,

MAKI Requests Pre-Trial Hearing in Karanganyar Case

The NGO MAKI has requested that the Semarang District Court conduct a pre-trial hearing (praperadilan) in relation to the Griya Lawu Asri corruption case in which the current Karanganyar Regent, Rina Iriani Sri Ratnaningsih, has been named a suspect.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan gugatan tersebut dilakukan karena Kejati tidak melakukan penyidikan terhadap Rina yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sejak 13 Oktober 2010.

“Penetapan tersangka tersebut jelas terlihat pada surat laporan jampidsus dengan nomor R-3209/0.3/Fd.1/10/2010 yang dikeluarkan atas hasil gelar perkara pada 7 Oktober 2010 oleh Kejagung RI, tapi kenapa sampai sekarang tidak ada tindakan nyata,” tandasnya.

MAKI has pioneered the use of pre-trial hearings to review delayed and discontinued corruption investigations.

Kompas.com article: Berhentinya Kasus Bupati Karanganyar Digugat.

Tagged ,