Tag Archives: KP2KKN

KP2KKN Requests Police Investigate Rembang Bupati

After months of no mention in the media, KP2KKN and Lespem requested the Regional Police investigate Moch Salim in relation to the PT. RBSJ corruption case–for background see here, here, here, here and here.

“Dengan putusan MK itu Polda sudah tidak memiliki alasan lagi untuk menuda pemeriksaan kepala daerah, termasuk pemeriksaan terhadap Bupati Salim,” tandas Ketua Divisi Monitoring Kinerja Penegak Hukum KP2KKN, Eko Haryanto, Minggu (7/10).

Suara Merdeka article here: Polda Jateng Didesak Periksa Bupati Salim.

Media Indonesia article here: Polda Jateng sudah Bisa Sidik Bupati Rembang.

Advertisements
Tagged ,

Can the Rembang and Karanganyar Cases Continue?

KP2KKN notes some of the cases that have been delayed in Central Java because of the lack of presidential permission:

Kepala Daerah yang saat ini belum dilakukan pemeriksaan tersangka pada Bupati Rembang M Salim. Kasusnya saat ini masih ditangani Polda Jateng dalam kasus Korupsi PT RBSJ senilai Rp 5,2 miliar.

Dikatakan pula oleh Eko mengatakan di Jawa Tengah sendiri masih ada kepala daerah yang sudah menjadi tersangka, tapi belum dilakukan pemeriksaan karena terhambat ijin Presiden.

Serta pemeriksaan sebagai saksi pada Bupati Karanganyar Rina Iriani dalamkasus dugaan korupsi pembangunan perumahaan bersubsidi GLA di Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Kasus Rp 21,9 miliar ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Menurut Eko bahwa dengan adanya putusan MK ini. Kejaksaan dan Kepolisian jangan segan-segan untuk langsung memeriksa para kepala daerah yang bermasalah.

On the KP2KKN blog: Periksa Kepala Daerah Tanpa Ijin Presiden.

Tagged ,

KP2KKN: Few Prosecutors Disciplined in Jateng

Suara Merdeka reports that seven prosecutors faced disciplinary action in the first half of the year.  Eko Haryanto, of KP2KKN, claimed this was low compared to other provinces.

Tujuh jaksa di Jateng dijatuhi sanksi karena melanggar disiplin. Jenis sanksi tersebut beragam, mulai sanksi ringan, sedang, hingga berat. Dua di antaranya dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, tiga dari Kejari Purbalingga, satu dari Kejari Semarang, dan satu orang dari Kejati Jateng.

Hal itu dikatakan Kajati Jateng Bambang Waluyo melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Eko Suwarni, Senin (23/7). Menurut Eko, jumlah jaksa nakal di Jateng jauh lebih sedikit dibanding kejaksaan di provinsi lain.
“Tujuh itu didapat dari delapan laporan dan pengaduan sejak Januari hingga Juli 2012. Pengaduan di daerah lain lebih banyak, di Jateng relatif sedikit. Jenis sanksi ditentukan oleh tim pengawasan,” jelas Eko. Tiga dari tujuh jaksa tersebut terkena sanksi ringan, tiga lainnya sanksi sedang, dan satu jaksa dijatuhi sanksi berat. Namun, Eko enggan membeberkan secara detail pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Not sure why Eko refused to provide more details.  I personally think names and violations should be made public.
Tagged ,

Civil Society Leaders Meet Soemarmo in Cipinang Prison

This photo, reported in Jaring News.com, shows leaders from some of the main legal and anti-corruption NGOs in Central Java meeting with corruption suspect Soemarmo in Cipinang prison.  The article suggests this explains why there has been little local civil society action (“aksi“) in relation to this case.  The individuals in the photo:

  • Slamet Haryanto, Director LBH Semarang
  • Rahmulyo, Coordinator AMPUH
  • Zainal Abidin, Gerakan Pemuda Ka’bah Jateng (GPK)
  • Fuad, former Director Yayasan Wahyu Sosial (YAWAS)
  • Fuad Abdullah, Head HUMANIKA.

Interestingly, it quotes Eko Haryanto from KP2KKN, who was not at the meeting with the Soemarmo in Cipinang prison, suggesting that KP2KKN had made a mistake delegating the legal work to LBH in the civil society submission of a praperadilan in the Sukawi Sutarip case.

Article here: Astaga, Aktivis Anti Korupsi Semarang Bezoek Koruptor.

Update:

Slamet Haryanto, Director of LBH Semarang, explains his visit to Cipinang in this article–Kunjungi Soemarmo, Aktivis Tampik Tudingan untuk Lobi Anggaran–noting that his visit related to local government funding for a number of programs implemented by LBH.  In my view, the reliance of local NGOs on local government funding for their activities compromises their ability to act in cases involving that very government.

Tagged , , , , , ,

KP2KKN Requests KPK Investigate Rembang Bupati

KP2KKN was reported to publicly request that KPK take over the investigation of current Rembang Regent, Moch Salim (Democrat)–for background see here, here and here.  The case was originally reported to KPK but was delegated to the Regional Police.  Little progress has been made in the last few years. The case is probably not sufficiently important for KPK and the suspect seems to have protection from Jakarta.  The case could proceed when the district head leaves office in 2015.

“Kasus Bupati Rembang ini awalnya ditangani oleh KPK, akan tetapi kemudian dilimpahkan ke Polda Jateng pada tahun 2010,” kata Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto di Semarang, Jumat.

Link to Antara Jateng article: KPK Diminta Tangani Dugaan Korupsi Bupati Rembang, via KP2KKN’s media blog here.  See also:

BeritaSatu.comKP2KKN Minta KPK Tangani Kasus Bupati Rembang.

detikNews: Mangkrak 2 Tahun, Dugaan Korupsi Bupati Rembang akan Dilaporkan ke KPK.

Solo PosKORUPSI REMBANG: KPK Diminta Ambil Alih Kasus Korupsi Bupati Rembang.

Korupsi.comKPK Didesak Ambil Alih Kasus-Kasus di Rembang.

Suara MerdekaDua Tahun Jadi Tersangka, Salim Belum Tersentuh.

Tagged , , ,

NGOs Request Review of Sukawi Corruption Case

On 26 April 2012 five NGOs — LBH Semarang, YAPPHI Solo, KP2KKN, PATTIRO Semarang, and AMPUH  — submitted a request to the Semarang District Court for a pre-trial hearing (praperadilan) in relation to the provincial High Prosecutor’s decision to halt (SP3) the corruption investigation of Sukawi Sutarip, the former Mayor of Semarang who switched to the Democrat Party during the investigation.  I’ve noted this case here.  The following national and regional news outlets reported on this development:

Tribun News: Lima LSM Gugat SP3 Kasus Korupsi Manta Wali Kota Semarang.

Detik NewsGugat SP3 Korupsi Eks Wali Kota Semarang, Buto Cakil Beraksi di PN.

Merdeka.comKasus korupsi eks Wali Kota Semarang dipraperadilankan.

Skalanews: SP3 Kasus Korupsi Mantan Walikota Semarang Dipraperadilankan

Solo PosKORUPSI SEMARANG: Terbitkan SP3 Sukawi, Kejakti Digugat Praperadilan.

SuaraMerdeka.comGugatan SP3 Sukawi Masuk Pengadilan.

And here’s some images from the events held to attract press attention:

Tagged , ,

KP2KKN Reports Judge Lilik to Judicial Commission

After acquitting corruption suspects in five cases, the NGO KP2KKN reported Judge Lilik Nuraini of the Semarang Corruption Court to the Judicial Commission:

Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng berencana melaporkan Lilik ke Komisi Yudisial (KY).

”KP2KKN akan mengirim surat ke KY dan mengawasi setiap kasus yang ditangani oleh hakim Lilik Nuraini,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Kebijakan KP2KKN  Eko Haryanto, Jumat (20/4).

As reported in Suara MerdekaHakim Diadukan ke KY, via KP2KKN’s media blog here.

Tagged , ,

Temanggung Case Disappears after Internal Case Review

KP2KKN indicated that the corruption case involving the Kliwon Market in Temanggung has been “hidden” since the case was reviewed at the Supreme Attorney-General’s office in Jakarta on 13 October 2010.  The case involves the vice-regent, Budiarto, who was backed by PAN and Golkar in the 2008 local election.  He is a former bureaucrat and the former Head of the local Transportation Department.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, ternyara tidak hanya menyembunyikan penetapan tersangka Bupati Karanganyar, Rina Iriani atas kasus korupsi Perumahan Griya Lawu Asri. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, menemukan kasus korupsi pembangunan Pasar Kliwon Temanggung, dengan tersangka wakil Bupati setempat, Budiarto.

Koordinator Divisi Penindakan dan Monitoring KP2KKN, Eko Haryanto, mengatakan kasus korupsi pembangunan Pasar Kliwon Temanggung, terjadi pada Agustus 2010 dan telah dilakukan ekspose di Kejagung RI dengan menetapkan wakil Bupati Temanggung, Budiarto, sebagai tersangka. “Semua hasil ekspose, terangkum dalam surat nomer : R-3210/0.3/Fd.1/10/2010 yang tertanggal 13 Oktober 2010,” jelasnya, kepada Tribun, Senin (16/4).

Original article from TribunJogja.com Kejati Jateng Sembunyikan Kasus Korupsi, via KP2KKN’s blog here.

Tagged ,

Rembang case still where it was a year ago

The NGO KP2KKN was in the newspaper today drawing attention to the lack of progress on 16 cases from Central Java, including one of my cases studies.  The case from Rembang involving the current Bupati Moch Salim has been under investigation since 2009, about three years (see here and here).  It is still stuck were it has been for the past year: the President has not provided the authority to investigate the Bupati, and the Supreme Audit Agency seems reluctant to re-estimate the state losses.  Here’s the opening paragraph of the article in Suara Merdeka:

The investigation 16 corruption in Central Java by the police slowly continues. Among the cases is the alleged misuse of Rp. 5.2 billion ($577,000) of capital funds for the Rembang Bangkit Sejahtera Jaya company between 2006 and 2007 and which the current Bupati by M Salim is a suspect.  The case is delayed because the president’s permission (to investigate) has yet be handed down and the BPK has yet to estimate the state losses.

Pengusutan 16 kasus korupsi di Jateng oleh kepolisian berjalan lambat. Di antaranya kasus dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dari APBD 2006 dan 2007 senilai Rp 5,2 miliar oleh tersangka Bupati Rembang M Salim.  Kasus itu terhambat izin presiden yang belum turun dan masih menunggu penghitungan kerugian negara dari BPK.

Original article: Lambat, Pengusutan 16 Kasus Korupsi

h/t KP2KKN’s media blog, here.

Tagged , ,

Tracking Corruption Court Judges

In April KP2KKN began tracking the performance of six judges on the Central Java Corruption Court in Semarang, focusing on their assets, lifestyle, and their track record relating to corruption eradication.  This was partly prompted by the acquittal of the former Sragen Bupati, Untung Wiyono, on dubious grounds relating to insufficient evidence and delegation to the Regional Secretary.

Komite Penyelidikan Pemberantasan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, bulan ini melakukan pelacakan terhadap enam hakim terkait dengan terus berulangnya kasus bebasnya terdakwa korupsi.

“Bulan ini, KP2KKN dan ICW melakukan `tracking` (pelacakan) terhadap enam hakim. Enam hakim tersebut, tiga hakim ad hoc dan tiga hakim karier,” kata Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto di Semarang, Sabtu.

Pada Rabu (21/3), mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, terdakwa kasus korupsi kas daerah APBD 2003-2010 sebesar Rp11,2 miliar divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang diketuai Lilik Nuraini.

Vonis bebas tersebut diberikan dengan pertimbangan perintah lisan dari Untung Wiyono tidak dapat dijadikan alat bukti hukum tanpa disertai alat bukti lain, selain itu karena adanya pendelegasian wewenang dari terdakwa kepada mantan Sekretaris Daerah Koeshardjono dan bendahara Srie Wahyuni.

KP2KKN’s blog: KP2KKN Lakukan Pelacakan Enam Hakim di Semarang

Tagged , ,