Category Archives: Regional News

PDIP endorses Teten Masduki for West Java Vice-Governor

Today PDIP endorsed Rieke Diah Pitaloka and Teten Masduki as Governor and Vice-Governor, respectively, in West Java’s gubernatorial elections.  Teten Masduki is one of the founders of Indonesia Corruption Watch and was, until very recently, the Secretary-General of Transparency International Indonesia.  Rieke, a former “artis”, became a national parliamentarian with PDIP in 2009.  They are both from West Java.  It’ll be very interesting to see how they perform in the elections, which are scheduled for next February.

Tagged ,

KP2KKN Requests Police Investigate Rembang Bupati

After months of no mention in the media, KP2KKN and Lespem requested the Regional Police investigate Moch Salim in relation to the PT. RBSJ corruption case–for background see here, here, here, here and here.

“Dengan putusan MK itu Polda sudah tidak memiliki alasan lagi untuk menuda pemeriksaan kepala daerah, termasuk pemeriksaan terhadap Bupati Salim,” tandas Ketua Divisi Monitoring Kinerja Penegak Hukum KP2KKN, Eko Haryanto, Minggu (7/10).

Suara Merdeka article here: Polda Jateng Didesak Periksa Bupati Salim.

Media Indonesia article here: Polda Jateng sudah Bisa Sidik Bupati Rembang.

Tagged ,

Can the Rembang and Karanganyar Cases Continue?

KP2KKN notes some of the cases that have been delayed in Central Java because of the lack of presidential permission:

Kepala Daerah yang saat ini belum dilakukan pemeriksaan tersangka pada Bupati Rembang M Salim. Kasusnya saat ini masih ditangani Polda Jateng dalam kasus Korupsi PT RBSJ senilai Rp 5,2 miliar.

Dikatakan pula oleh Eko mengatakan di Jawa Tengah sendiri masih ada kepala daerah yang sudah menjadi tersangka, tapi belum dilakukan pemeriksaan karena terhambat ijin Presiden.

Serta pemeriksaan sebagai saksi pada Bupati Karanganyar Rina Iriani dalamkasus dugaan korupsi pembangunan perumahaan bersubsidi GLA di Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Kasus Rp 21,9 miliar ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Menurut Eko bahwa dengan adanya putusan MK ini. Kejaksaan dan Kepolisian jangan segan-segan untuk langsung memeriksa para kepala daerah yang bermasalah.

On the KP2KKN blog: Periksa Kepala Daerah Tanpa Ijin Presiden.

Tagged ,

Money Politics in Cilacap Bupati Election

Suara Merdeka reports of “money politics” in the Cilacap bupati election campaign.  In total Rp. 214 juta ($21,000) in Rp. 10,000 (~$1) notes were discovered in a car belonging to a campaign member of Novita Wijayanti-Mochamod Muslich.  Novita, who is only 32 years old, is a member of the provincial representative council.  She is backed by PDIP and is the daughter of Fran Lukman (see here), who has been the Head of Cilacap local council for over 10 years.

Sebelumnya diberitakan, warga Dusun Medeng, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari menangkap anggota tim sukses pasangan Novita Wijayanti-Mochamad Muslich pada malam menjelang pemungutan suara, Sabtu (8/9).  Mereka ditangkap warga karena diduga hendak menyebar uang. Di dalam mobil Toyota Avanza R-9306-AH yang mereka kendarai terdapat uang pecahan Rp 10.000 dengan total Rp 214,98 juta. Juga ditemukan 340 lembar kertas bergambar Novita-Muslich, 13.710 lembar stiker bertuliskan angka satu, 2.000 lembar gambar Tatto Suwarto Pamuji bersama seorang perempuan, serta 9 bungkus lem dan 4 buah kuas. Warga melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas.

Article here: Dipanggil Panwaslu, Penyebar Uang Mangkir.

Tagged

Head Judge Rotated to Lampung

Koran Sindo reported that the Head Judge at the Semarang State Court, Sutjahjo Padmo Wasono, will be rotated to Tanjung Karang High Court in Lampung.  Despite his alleged for his role in the bribery case implicating two judges on the Semarang Corruption Court–see here and here–this doesn’t seem like a demotion, instead he’s moving from a State Court to a High Court.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang Sutjahjo Padmo Wasono dimutasi oleh Mahkamah Agung (MA) ke PT Tanjung Karang,Provinsi Lampung.

Sebelumnya, Tjahjo diduga terlibat dalam kasus dugaan suap dua hakim Pengadilan Tipikor; Kartini Juliana Magdalena Marpaung, dan Heru Kisbandono yang ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara Pengadilan Negeri Semarang Togar membenarkan perihal mutasi pimpinan PN Semarang.Ketika ditemui di kantornya kemarin,Togar mengatakan baru mengetahui hal itu dari website resmi Mahkamah Agung. “Memang benar, tapi Surat Keputusan (SK) mutasi itu belum kami terima,” ujarnya.

Ad Hoc Judges Connection to Grobogan

Kompas.com reports that one of the judges caught accepting bribes–see here–had previously competed to win PDIP backing to run in the Bupati elections with M Yaeni.  It’s likely that, Heru Kusbandono, who was an ad hoc judge at the Corruption Court in Pontianiak was an intermediary between the suspect and the judges from the Corruption Court in Semarang.

Pada Tahun 2010, HK pernah mengikuti penjaringan calon wakil bupati Grobogan dari PDI Perjuangan. Ketua DPRD Grobogan M Yaeni juga mendaftarkan diri sebagai balon wabup. HM gagal dalam penjaringan itu. Ketika menjabat sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak, tidak ada perkara korupsi yang menonjol yang diperiksa dan diputus oleh HK.

Separately, Tempo.co, citing data from KP2KKN, reported that Heru Kusbandono was previously a defence lawyer for corruption suspects:

ICW dan KP2KKN menyebutkan Heru pernah bertindak sebagai pembela dalam beberapa kasus korupsi, yaitu:

1. Pada 2009 menjadi pembela dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan mesin tahun 2006. Dua terdakwa yang ia bela adalah Dosen Politeknik Negeri Semarang (Polines) Joko Triwardoyo dan alumnus Polines Deny Kriswanto dan diadili di Pengadilan Negeri Semarang pada 2009.

2. Pembela dalam perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Grobogan tahun anggaran 2004 senilai Rp 1,7 miliar. Kasus tersebut diadili di Pengadilan Negeri Purwodadi. Terdakwa dalam perkara itu, meliputi tiga pejabat di lingkungan Pemkab Grobogan, yakni Soedjono, Syahiro, dan Wisnu. Selain itu Direktur PT Karya Inti Karindo Semarang, H Soehadi juga turut menjadi terdakwa.

3. Pembela dalam perkara dugaan korupsi dana kemahasiswaan IKIP Veteran sebesar Rp 1,2 miliar. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah mantan rektor dan pembantu rektor II IKIP Veteran Semarang, JFM Suwandi dan Etty Hermiwati. Perkara diadili di Pengadilan Negeri Semarang dan mendapat vonis bebas.

Selain itu, Heru juga pernah menjadi kuasa hukum Partai Karya peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Persatuan Daerah (PPD) dalam gugatan melawan KPU Kota Semarang di Mahkamah Konstitusi. Saat itu KPU Semarang dinilai tak profesional dan melanggar undang-undang yang menyebabkan proses tahapan Pemilihan Wali Kota Semarang cacat hukum.

Ia pun menjadi kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan, Agus Supriyanto-M Nurwibowo. Mereka menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Grobogan ke Mahkamah Konstitusi atas perkara gugatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah Grobogan 2006.

Tak hanya menjadi kuasa hukum, Heru juga pernah mengikuti penjaringan calon Wakil Bupati Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 2010. Saat itu Ketua DPRD Grobogan M. Yaeni juga mengikuti penjaringan, namun langkah Heru Kandas.

Kompas.com article available here: Hakim HK Pernah Daftar Jadi Wabup Grobogan.

Tempo.co article available here: Sebelum Jadi Hakim Tipikor, Heru Kusbandono Pembela Kasus Korupsi.

As usual, h/t the excellent KP2KKN media archive here.

Tagged , ,

Ad Hoc Judges from Semarang Corruption Court Caught Accepting Bribes

Kompas.com and Suara Merdeka reported that KPK caught two ad hoc judges from the Semarang Corruption Court receiving bribes. KPK declined to specify the bribe amounts but indicated it was greater than Rp. 100 million ($9,500).  Suara Merdeka indicated it was reportedly Kartini Marpaung and Heru Priyombodo.

Kompas article here: KPK Tangkap 2 Hakim Tipikor di Semarang.

Suara Merdeka article here: Hakim Ad Hoc Tipikor Semarang Tertangkap Tangan.

Update:

In another article Tempo.co noted the following:

  • The bribe amount was Rp. 150 million (about $14,500).
  • The briber was Sri Dartuti, the younger sibling (adik) of the DPRD Head in Grobangan district, M Yaeni.
  • The bribe was provided in relation to case before the court relating corruption of Rp. 1.9 billion ($200,000) in the purchase of ambulances.
  • Various PDIP politicians implicated in the case have already benefited from favourable treatment in relation to the case.

Update 2:

M Yaeni was sentenced to two and half years prison on 27 August 2012.  Ironically, the controversial Judge Lilik presided over the case.  See: Ketua DPRD Grobogan Divonis 2 Tahun 5 Bulan.

Tagged ,

Small Protest at Cilacap Prosecutor Office

A demonstration was held on 25 July 2012 in front of the State Prosecutor’s Office in Cilacap.  They demanded that the state prosecute the current DPRD Head, Fran Lukman, for forging a school certificate.  The case originates from 2002 and the prosecutor has held the case since as far back as 2005.  On 8 June 2012 Deputy Attorney-General Marwan Effendi instructed the district prosecutor to prosecute the case.  The central office was reportedly responding to complained filed by a group People’s Movement for a Clean Cilacap (Gerakan Masyarakat Cilacap Bersih).  The chief prosecutor, Edyward Kaban, addressed the demonstrators and explained the current status of the case:

Kajari Cilacap Edyward Kaban saat menemui demonstran menuturkan, pihaknya sudah menerima surat perintah Kejagung tersebut. Hanya pelimpahannya ke pengadilan tetap harus menunggu perintah dari atasan.

Berita acara pemeriksaan, ,[sic] menurutnya sudah dikirim ke Kejagung sepekan lalu, dan kini dalam proses.

Secara terpisah Fran Lukman menuturkan, kasus ini kasus lama yang pada tahun 2002 sudah disidangkan. Pada saat itu yang memalsu dan yang menyuruh memalsukan sudah divonis hukuman. Penyidikan kepadanya pun sudah dilakukan dua kali.

Suara Merdeka article here: Massa Datangi Kejaksaan Negeri.

Tagged

KP2KKN: Few Prosecutors Disciplined in Jateng

Suara Merdeka reports that seven prosecutors faced disciplinary action in the first half of the year.  Eko Haryanto, of KP2KKN, claimed this was low compared to other provinces.

Tujuh jaksa di Jateng dijatuhi sanksi karena melanggar disiplin. Jenis sanksi tersebut beragam, mulai sanksi ringan, sedang, hingga berat. Dua di antaranya dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, tiga dari Kejari Purbalingga, satu dari Kejari Semarang, dan satu orang dari Kejati Jateng.

Hal itu dikatakan Kajati Jateng Bambang Waluyo melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Eko Suwarni, Senin (23/7). Menurut Eko, jumlah jaksa nakal di Jateng jauh lebih sedikit dibanding kejaksaan di provinsi lain.
“Tujuh itu didapat dari delapan laporan dan pengaduan sejak Januari hingga Juli 2012. Pengaduan di daerah lain lebih banyak, di Jateng relatif sedikit. Jenis sanksi ditentukan oleh tim pengawasan,” jelas Eko. Tiga dari tujuh jaksa tersebut terkena sanksi ringan, tiga lainnya sanksi sedang, dan satu jaksa dijatuhi sanksi berat. Namun, Eko enggan membeberkan secara detail pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Not sure why Eko refused to provide more details.  I personally think names and violations should be made public.
Tagged ,

Judicial Commission Smells Bribery in Corruption Courts

The Head of the Judicial Commission, Eman Suparman, admitted acquittals in Corruption Courts due to bribes:

Komisi Yudisial menemukan transaksi suap yang dilakukan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan vonis bebas terhadap para terdakwa kasus korupsi. “Mereka meminta uang kepada para advokat dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kemudian dibebaskan,” kata Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman setelah memberikan orasi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Advokat Indonesia di Semarang kemarin.

Eman menambahkan, testimoni temuan itu berasal dari hakim yang terlibat. Saat ditanya berapa aliran dana dari pengacara terdakwa kasus korupsi itu, Eman menolak menjawab. “Saya tak mau menyampaikan itu. Penegak hukum yang berhak bertanya. Tak boleh keluar dari mulut saya,” kata dia.

Eman juga menolak menyebutkan nama pengacara yang memberikan uang kepada hakim di Pengadilan Tipikor Semarang itu. “Pokoknya kasus vonis bebas (di Pengadilan Tipikor Semarang) semuanya bernuansa suap”. Eman enggan menyebutkan siapa saja empat hakim yang meminta uang kepada advokat itu. “Anda kan sudah tahu,” kata dia.

Ungated version available at the excellent KP2KKN media archive: Komisi Yudisial: Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Berbau Suap.

Tagged ,