Monthly Archives: October 2012

KP2KKN Requests Police Investigate Rembang Bupati

After months of no mention in the media, KP2KKN and Lespem requested the Regional Police investigate Moch Salim in relation to the PT. RBSJ corruption case–for background see here, here, here, here and here.

“Dengan putusan MK itu Polda sudah tidak memiliki alasan lagi untuk menuda pemeriksaan kepala daerah, termasuk pemeriksaan terhadap Bupati Salim,” tandas Ketua Divisi Monitoring Kinerja Penegak Hukum KP2KKN, Eko Haryanto, Minggu (7/10).

Suara Merdeka article here: Polda Jateng Didesak Periksa Bupati Salim.

Media Indonesia article here: Polda Jateng sudah Bisa Sidik Bupati Rembang.

Tagged ,

Can the Rembang and Karanganyar Cases Continue?

KP2KKN notes some of the cases that have been delayed in Central Java because of the lack of presidential permission:

Kepala Daerah yang saat ini belum dilakukan pemeriksaan tersangka pada Bupati Rembang M Salim. Kasusnya saat ini masih ditangani Polda Jateng dalam kasus Korupsi PT RBSJ senilai Rp 5,2 miliar.

Dikatakan pula oleh Eko mengatakan di Jawa Tengah sendiri masih ada kepala daerah yang sudah menjadi tersangka, tapi belum dilakukan pemeriksaan karena terhambat ijin Presiden.

Serta pemeriksaan sebagai saksi pada Bupati Karanganyar Rina Iriani dalamkasus dugaan korupsi pembangunan perumahaan bersubsidi GLA di Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Kasus Rp 21,9 miliar ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Menurut Eko bahwa dengan adanya putusan MK ini. Kejaksaan dan Kepolisian jangan segan-segan untuk langsung memeriksa para kepala daerah yang bermasalah.

On the KP2KKN blog: Periksa Kepala Daerah Tanpa Ijin Presiden.

Tagged ,

Presidential Permission to Investigate Regional Heads Unconstitutional

In a landmark decision, the Constitutional Court announced on 26 September 2012 that Article 36 (1) and (2) are unconstitutional.  These articles required police and prosecutors to obtain presidential permission to investigate Governors and District Heads in corruption investigations–see here and here.  Article 36 (3), which requires presidential permission to arrest regional heads, was spared.  But the court clarified that police and prosecutors could proceed with arrests if the president did not respond within 30 days.

There are two relevant decisions, which I have yet to read, are here in PDF format:

The latter is cited more often in the press, and was brought by Feri Amsari, lecturer at Andalas University; Tetan Masduki, Transparency International Indonesia; Zainal Arifin Mochtar, lecturer at Gadjah Mada University; and ICW.

Donal Fariz, a researcher at ICW, explained that we should not see police and prosecutors delaying their investigations because of delays in seeking presidential permission:

“Ke depan, dengan adanya putusan MK ini, kami tidak ingin lagi mendengar jaksa-jaksa tidak memeriksa seorang tersangka ataupun saksi kepala daerah karena masih menunggu izin dari presiden,” kata Donal.

Merdeka.com article here: ICW apresiasi penyidikan kepala daerah tanpa izin presiden.

Tagged