Ad Hoc Judges Connection to Grobogan

Kompas.com reports that one of the judges caught accepting bribes–see here–had previously competed to win PDIP backing to run in the Bupati elections with M Yaeni.  It’s likely that, Heru Kusbandono, who was an ad hoc judge at the Corruption Court in Pontianiak was an intermediary between the suspect and the judges from the Corruption Court in Semarang.

Pada Tahun 2010, HK pernah mengikuti penjaringan calon wakil bupati Grobogan dari PDI Perjuangan. Ketua DPRD Grobogan M Yaeni juga mendaftarkan diri sebagai balon wabup. HM gagal dalam penjaringan itu. Ketika menjabat sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak, tidak ada perkara korupsi yang menonjol yang diperiksa dan diputus oleh HK.

Separately, Tempo.co, citing data from KP2KKN, reported that Heru Kusbandono was previously a defence lawyer for corruption suspects:

ICW dan KP2KKN menyebutkan Heru pernah bertindak sebagai pembela dalam beberapa kasus korupsi, yaitu:

1. Pada 2009 menjadi pembela dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan mesin tahun 2006. Dua terdakwa yang ia bela adalah Dosen Politeknik Negeri Semarang (Polines) Joko Triwardoyo dan alumnus Polines Deny Kriswanto dan diadili di Pengadilan Negeri Semarang pada 2009.

2. Pembela dalam perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Grobogan tahun anggaran 2004 senilai Rp 1,7 miliar. Kasus tersebut diadili di Pengadilan Negeri Purwodadi. Terdakwa dalam perkara itu, meliputi tiga pejabat di lingkungan Pemkab Grobogan, yakni Soedjono, Syahiro, dan Wisnu. Selain itu Direktur PT Karya Inti Karindo Semarang, H Soehadi juga turut menjadi terdakwa.

3. Pembela dalam perkara dugaan korupsi dana kemahasiswaan IKIP Veteran sebesar Rp 1,2 miliar. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah mantan rektor dan pembantu rektor II IKIP Veteran Semarang, JFM Suwandi dan Etty Hermiwati. Perkara diadili di Pengadilan Negeri Semarang dan mendapat vonis bebas.

Selain itu, Heru juga pernah menjadi kuasa hukum Partai Karya peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Persatuan Daerah (PPD) dalam gugatan melawan KPU Kota Semarang di Mahkamah Konstitusi. Saat itu KPU Semarang dinilai tak profesional dan melanggar undang-undang yang menyebabkan proses tahapan Pemilihan Wali Kota Semarang cacat hukum.

Ia pun menjadi kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan, Agus Supriyanto-M Nurwibowo. Mereka menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Grobogan ke Mahkamah Konstitusi atas perkara gugatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah Grobogan 2006.

Tak hanya menjadi kuasa hukum, Heru juga pernah mengikuti penjaringan calon Wakil Bupati Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 2010. Saat itu Ketua DPRD Grobogan M. Yaeni juga mengikuti penjaringan, namun langkah Heru Kandas.

Kompas.com article available here: Hakim HK Pernah Daftar Jadi Wabup Grobogan.

Tempo.co article available here: Sebelum Jadi Hakim Tipikor, Heru Kusbandono Pembela Kasus Korupsi.

As usual, h/t the excellent KP2KKN media archive here.

Tagged , ,

One thought on “Ad Hoc Judges Connection to Grobogan

  1. […] role in the bribery case implicating two judges on the Semarang Corruption Court–see here and here–this doesn’t seem like a demotion, instead he’s moving from a State Court to a […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: