Monthly Archives: August 2012

Ad Hoc Judges Connection to Grobogan

Kompas.com reports that one of the judges caught accepting bribes–see here–had previously competed to win PDIP backing to run in the Bupati elections with M Yaeni.  It’s likely that, Heru Kusbandono, who was an ad hoc judge at the Corruption Court in Pontianiak was an intermediary between the suspect and the judges from the Corruption Court in Semarang.

Pada Tahun 2010, HK pernah mengikuti penjaringan calon wakil bupati Grobogan dari PDI Perjuangan. Ketua DPRD Grobogan M Yaeni juga mendaftarkan diri sebagai balon wabup. HM gagal dalam penjaringan itu. Ketika menjabat sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak, tidak ada perkara korupsi yang menonjol yang diperiksa dan diputus oleh HK.

Separately, Tempo.co, citing data from KP2KKN, reported that Heru Kusbandono was previously a defence lawyer for corruption suspects:

ICW dan KP2KKN menyebutkan Heru pernah bertindak sebagai pembela dalam beberapa kasus korupsi, yaitu:

1. Pada 2009 menjadi pembela dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan mesin tahun 2006. Dua terdakwa yang ia bela adalah Dosen Politeknik Negeri Semarang (Polines) Joko Triwardoyo dan alumnus Polines Deny Kriswanto dan diadili di Pengadilan Negeri Semarang pada 2009.

2. Pembela dalam perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Grobogan tahun anggaran 2004 senilai Rp 1,7 miliar. Kasus tersebut diadili di Pengadilan Negeri Purwodadi. Terdakwa dalam perkara itu, meliputi tiga pejabat di lingkungan Pemkab Grobogan, yakni Soedjono, Syahiro, dan Wisnu. Selain itu Direktur PT Karya Inti Karindo Semarang, H Soehadi juga turut menjadi terdakwa.

3. Pembela dalam perkara dugaan korupsi dana kemahasiswaan IKIP Veteran sebesar Rp 1,2 miliar. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah mantan rektor dan pembantu rektor II IKIP Veteran Semarang, JFM Suwandi dan Etty Hermiwati. Perkara diadili di Pengadilan Negeri Semarang dan mendapat vonis bebas.

Selain itu, Heru juga pernah menjadi kuasa hukum Partai Karya peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Persatuan Daerah (PPD) dalam gugatan melawan KPU Kota Semarang di Mahkamah Konstitusi. Saat itu KPU Semarang dinilai tak profesional dan melanggar undang-undang yang menyebabkan proses tahapan Pemilihan Wali Kota Semarang cacat hukum.

Ia pun menjadi kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan, Agus Supriyanto-M Nurwibowo. Mereka menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Grobogan ke Mahkamah Konstitusi atas perkara gugatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah Grobogan 2006.

Tak hanya menjadi kuasa hukum, Heru juga pernah mengikuti penjaringan calon Wakil Bupati Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 2010. Saat itu Ketua DPRD Grobogan M. Yaeni juga mengikuti penjaringan, namun langkah Heru Kandas.

Kompas.com article available here: Hakim HK Pernah Daftar Jadi Wabup Grobogan.

Tempo.co article available here: Sebelum Jadi Hakim Tipikor, Heru Kusbandono Pembela Kasus Korupsi.

As usual, h/t the excellent KP2KKN media archive here.

Advertisements
Tagged , ,

Ad Hoc Judges from Semarang Corruption Court Caught Accepting Bribes

Kompas.com and Suara Merdeka reported that KPK caught two ad hoc judges from the Semarang Corruption Court receiving bribes. KPK declined to specify the bribe amounts but indicated it was greater than Rp. 100 million ($9,500).  Suara Merdeka indicated it was reportedly Kartini Marpaung and Heru Priyombodo.

Kompas article here: KPK Tangkap 2 Hakim Tipikor di Semarang.

Suara Merdeka article here: Hakim Ad Hoc Tipikor Semarang Tertangkap Tangan.

Update:

In another article Tempo.co noted the following:

  • The bribe amount was Rp. 150 million (about $14,500).
  • The briber was Sri Dartuti, the younger sibling (adik) of the DPRD Head in Grobangan district, M Yaeni.
  • The bribe was provided in relation to case before the court relating corruption of Rp. 1.9 billion ($200,000) in the purchase of ambulances.
  • Various PDIP politicians implicated in the case have already benefited from favourable treatment in relation to the case.

Update 2:

M Yaeni was sentenced to two and half years prison on 27 August 2012.  Ironically, the controversial Judge Lilik presided over the case.  See: Ketua DPRD Grobogan Divonis 2 Tahun 5 Bulan.

Tagged ,

Judicial Commission Statistics: 2005-2012

Tempo.co summarises the Judicial Commission’s performance statistics from August 2005 until June 2012:

  • 6,634 citizen complaints
  • 3,602 of which were complete and therefore registered
  • 1,415 of which were acted upon
  • 148 judges recommended for disciplinary action
  • 81 recommendations accepted by the Supreme Court
  • 67 recommendations rejected.

Article here: Komisi Yudisial Baru Periksa 570 Hakim Nakal.

Tagged

Corruption monitoring institutions in action, or not

This week’s Reformasi Weekly Review highlights, in relation to a new KPK investigation of corruption in the procurement of police driving simulators, the ineffectiveness of internal monitoring institutions at the Police:

Bambang [who couriered the kick-backs and a key witness in the investigation] also told Tempo that other payments flowed to other officers, including: Rp15 billion to the Traffic Police Primary Cooperative (Primkoppol), commanded by mid-ranking officer, Dep Maj Com (Ajun Komisaris Besar) Teddy Rusmawan; and Rp. 1.7 billion [~$170,000] to officials in the police Oversight Inspectorate (the unit designated with preventing corruption), including a Rp. 700 million [~$70,000] transfer to a team within the unit, and Rp. 1 billion [~$100,000] in cash to the commanding officer, a three-star general, Com Gen Fajar Prihantono. Sukotjo supported his claims by showing Tempo bank transfer statements and Blackberry Messenger conversations.

Unsurprisingly then…

For their part, police officials have asserted that an internal police investigation into the matter determined that no kickbacks occurred. A police spokesperson, Maj Com Agus Rianto, said that, “We did an investigation some time ago. The result was that there was no provision of money.”

The excellent Reformasi Weekly Review is available here: www.reformasi.info.

Tagged ,