Monthly Archives: June 2012

My IPSA conference paper abstract

I just finished a paper that I will give at the IPSA annual conference in two weeks time in sunny Madrid.  It’s basically a short, initial version of what I hope will become two theory chapters of my dissertation.  It’s definitely a work-in-progress conference paper, not a work-now-complete paper.  Here’s the abstract:

Please feel free to email me if you’re interested in the full paper.

Supreme Court Disciplines Judge Lilik

Hukumonline.com reported that the the Supreme Court will continue with Judge Lilik’s promotion to a remote court in North Sulawesi but will withdraw her accreditation to serve on corruption cases.

Disorot banyak kalangan terkait maraknya vonis bebas di Pengadilan Tipikor Semarang, Mahkamah Agung (MA) akhirnya bersikap tegas. MA memutuskan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) atas nama Lilik Nuraeni sebagai hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Tidak hanya dicabut SK-nya, Lilik juga dipindahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tondano, Sulawesi Utara. MA juga memutuskan tidak akan mengangkat Lilik sebagai hakim Pengadilan Tipikor dimanapun dia bertugas.

“Tidak ada perkara tipikor, tidak akan keluarkan SK Tipikor (atas nama Lilik Nuraeni). Di sana (PN Tondano) Lilik tidak boleh mengadili perkara tipikor. SK hakim tipikor sudah mati di Semarang, harus tidak diangkat lagi, harus ada sanksi,” ujar Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko, Senin (25/6).

Dengan pencabutan SK ini, Lilik sudah tidak berhak atas tunjangan sebagai hakim Pengadilan Tipikor. Namun, hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik oleh Komisi Yudisial (KY) ini tetap mendapatkan kenaikan jabatan alias promosi di PN Tondano (kelas IB) sebagai Wakil Ketua PN. Padahal, saat bertugas di PN Semarang (kelas IA) Lilik hanya hakim biasa.

Article here: MA Cabut SK Pengangkatan Hakim Tipikor Semarang.

Tagged , , ,

KPK fundraising via social media networks

Interesting initiative from KPK–fund-raising via social media networks.  Reformasi reports:

Parliamentarians initially resisted a budget request from the Anti-Corruption Commission (KPK) for additional office space, and this prompted a voluntary fund‑raising effort for the KPK via social media.  The fanfare may compel parliamentarians to relent and accede to the KPK request, which will enable the commission to expand.  The episode shows that the KPK – fortified by its track record and bolstered by social networks – constitutes a potent political force.

As international donor funds decline, national and local civil society groups need to change their fund-raising models.  Social media could provide the infrastructure for this.  Imagine, for example, if everyone who “liked” ICW’s facebook profile could also choose to have a few thousand rupiah deducted from their debit cards each month.  Not only would it provide a sustainable and politically diffuse source of income, it would also provide an interesting accountability mechanisms.  This could be negative and positive.  Certain high-profile activities (organizations) are more likely to receive “likes” and therefore funds; whereas less exciting but important activities–like legal and data analysis–are less likely to draw “likes”.  Ideally the exciting stuff would cross-subsidize the boring stuff within an organization.  But it could be that organizations specialise (in the exciting stuff) and the boring (but important stuff) gets left behind.  This requires discerning “likers”, I guess.

Reformasi Weekly Newsletter available here: www.reformasi.info

Tagged ,

Supreme Court Examines 4 Judges

Kompas.com reported that the Supreme Court examined four judges from the Corruption Court in Semarang:

“Saya sudah tanya Kepala Badan Pengawas, hakim-hakim itu sudah diperiksa 14 hari lalu. Tetapi hasilnya belum ada, karena pemeriksaan waktu itu sempat tertunda sebab salah satu hakimnya berhalangan,” kata Ridwan, Selasa (19/6/2012).

Ridwan Mansyur didn’t confirm with Judge Lilik, the most controversial judges on the Court, was to be moved to the North Sulawesi:

Ditanya apakah benar Lilik telah dipindahkan ke Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Selatan [Utara], dan kini menjabat Ketua PN, Ridwan mengaku belum mengetahui.

Pengadilan Tipikor Semarang dikenal sering membebaskan terdakwa korupsi. Setidaknya terdapat tujuh kasus korupsi yang dibebaskan, enam di antaranya dilakukan oleh majelis yang dipimpin hakim yang sama.

Original article here: MA Periksa Empat Hakim Tipikor Semarang.

Tagged , , ,

KPK Requests Soemarmo Case Transfer

Suara Merdeka provides more background on Komisi III’s intervention and MA’s decision to move the Soemarmo case from Semarang to Jakarta:

Komisi III DPR menemui Kepala Kejaksaan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk mengetahui alasan pemindahan sidang atas terdakwa Wali Kota Semarang Soemarmo HS dan Ketua DPRD Jateng Murdoko SH.

Pertemuan dilakukan Kamis (31/5) lalu di Mapolda Jateng. Soemarmo dan Murdoko akan disidangkan di Jakarta. Padahal keduanya disangka melakukan korupsi di Semarang. Sidang atas sebuah perkara selama ini selalu dilakukan di mana peristiwa tersebut terjadi atau sesuai dengan locus delicti-nya.

Namun dalam kasus Soemarmo dan Murdoko, Mahkamah Agung memenuhi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memindahkan lokasi sidang ke Jakarta. Alasan KPK —yang disetujui MA— adalah adanya kekhawatiran intervensi dalam sidang tersebut jika tetap dilakukan di daerah.

Article here: PN Semarang Tersinggung.

Tagged , , ,

Civil Society Leaders Meet Soemarmo in Cipinang Prison

This photo, reported in Jaring News.com, shows leaders from some of the main legal and anti-corruption NGOs in Central Java meeting with corruption suspect Soemarmo in Cipinang prison.  The article suggests this explains why there has been little local civil society action (“aksi“) in relation to this case.  The individuals in the photo:

  • Slamet Haryanto, Director LBH Semarang
  • Rahmulyo, Coordinator AMPUH
  • Zainal Abidin, Gerakan Pemuda Ka’bah Jateng (GPK)
  • Fuad, former Director Yayasan Wahyu Sosial (YAWAS)
  • Fuad Abdullah, Head HUMANIKA.

Interestingly, it quotes Eko Haryanto from KP2KKN, who was not at the meeting with the Soemarmo in Cipinang prison, suggesting that KP2KKN had made a mistake delegating the legal work to LBH in the civil society submission of a praperadilan in the Sukawi Sutarip case.

Article here: Astaga, Aktivis Anti Korupsi Semarang Bezoek Koruptor.

Update:

Slamet Haryanto, Director of LBH Semarang, explains his visit to Cipinang in this article–Kunjungi Soemarmo, Aktivis Tampik Tudingan untuk Lobi Anggaran–noting that his visit related to local government funding for a number of programs implemented by LBH.  In my view, the reliance of local NGOs on local government funding for their activities compromises their ability to act in cases involving that very government.

Tagged , , , , , ,

Komisi III Intervention: Soemarmo Edition

Kompas.com reported on an example of Commission III for legal affairs directly intervening in legal proceedings.  The quote from Emerson Yuntho, from ICW, captures the general concern of Commission III intervention in corruption cases:

“Alasan pemindahan sidang biasanya kalau ada kondisi keamanan, kondisi politik, atau alasan/pertimbangan lain yang membuat proses tidak fair. Tidak ada yang salah dengan pemindahan sidang. Yang menjadi pertanyaan kenapa Komisi III mempersoalkan hal itu. Saya agak khawatir Komisi III membela kepentingan koruptor,” kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam perbincangan dengan Kompas, Sabtu (2/6/2012).

Original article here: DPR Dinilai Intervensi Kasus Soemarmo.

Tagged , ,