Monthly Archives: April 2012

NGOs Request Review of Sukawi Corruption Case

On 26 April 2012 five NGOs — LBH Semarang, YAPPHI Solo, KP2KKN, PATTIRO Semarang, and AMPUH  — submitted a request to the Semarang District Court for a pre-trial hearing (praperadilan) in relation to the provincial High Prosecutor’s decision to halt (SP3) the corruption investigation of Sukawi Sutarip, the former Mayor of Semarang who switched to the Democrat Party during the investigation.  I’ve noted this case here.  The following national and regional news outlets reported on this development:

Tribun News: Lima LSM Gugat SP3 Kasus Korupsi Manta Wali Kota Semarang.

Detik NewsGugat SP3 Korupsi Eks Wali Kota Semarang, Buto Cakil Beraksi di PN.

Merdeka.comKasus korupsi eks Wali Kota Semarang dipraperadilankan.

Skalanews: SP3 Kasus Korupsi Mantan Walikota Semarang Dipraperadilankan

Solo PosKORUPSI SEMARANG: Terbitkan SP3 Sukawi, Kejakti Digugat Praperadilan.

SuaraMerdeka.comGugatan SP3 Sukawi Masuk Pengadilan.

And here’s some images from the events held to attract press attention:

Tagged , ,

Local Legal Aid Cooperation a Front for Protection

NGOs in North Sulawesi criticised plans for the district government of Southeast Minahasa, South Sulawesi, to provide funds to the provincial High Prosecutor for legal aid relating to state administration as it was really a way of securing protection from a number of pending corruption cases.

Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, mengkritik kerja sama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam rangka memberikan bantuan hukum masalah tata usaha negara dan perdata.

Menurut Oding Rantung dan Novi Kolinu, Rabu (25/4/2012), kerja sama yang ditandatangani Bupati Minahasa Tenggara Telly Tjanggulung dan Kepala Kejati Sulut I Ketut Arthana beberapa waktu lalu dicurigai sebagai bentuk perlindungan hukum kejaksaan atas sejumlah kasus korupsi Bupati yang masuk ke kejaksaan.

“Ini peluang Bupati main mata atas sejumlah kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat,” katanya

Reported in Curiga Bupati Kongkalikong dengan Kejati Sulut, via KP2KKN’s media blog here.

Tagged ,

Bibit: A Slap on the Wrist is Sufficient

Central Java Governor, Bibit Waluyo, was quoted laying responsibility for the arrest of Semarang Major, Soemarmo, on the local parliamentarians that demanded bribes to ensure smooth passage of the local budget.  He suggested that a “reminder” was sufficient punishment.  Although I’ve some sympathy for district heads–essentially it’s a politics of extortion–Bibit’s suggestions are not convincing.  Soemarmo is from PDIP, as is Bibit.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo kecewa atas penahanan Wali Kota Semarang Soemarmo dalam kasus dugaan suap saat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kota oleh KPK. Alasannya, pembangunan kota menjadi tersendat.

“Harusnya wali kota tidak perlu ditahan, tetapi cukup diberi peringatan, karena yang dilakukan bukanlah kesalahan wali kota,” kata Gubernur di Semarang, Jumat (20/4).

Menurutnya, Soemarmo hanyalah korban akibat tekanan yang dilakukan anggota dewan yang meminta uang agar proses pembahasan anggaran dapat segera selesai.

“Harusnya cukup diberi peringatan agar tidak melakukan lagi, bukan ditahan,” lanjut mantan Pangkostrad itu. Bahkan, ia kembali membela Soemarmo dalam kasus tersebut sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum.

Reported in Media IndonesiaGubernur Jawa Tengah Bela Wali Kota Semarang.

Tagged , ,

KP2KKN Reports Judge Lilik to Judicial Commission

After acquitting corruption suspects in five cases, the NGO KP2KKN reported Judge Lilik Nuraini of the Semarang Corruption Court to the Judicial Commission:

Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng berencana melaporkan Lilik ke Komisi Yudisial (KY).

”KP2KKN akan mengirim surat ke KY dan mengawasi setiap kasus yang ditangani oleh hakim Lilik Nuraini,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Kebijakan KP2KKN  Eko Haryanto, Jumat (20/4).

As reported in Suara MerdekaHakim Diadukan ke KY, via KP2KKN’s media blog here.

Tagged , ,

Angels and Demons: Michael Buehler on direct gubernatorial elections

I really enjoyed Micheal Buehler’s recent article in Inside Indonesia titled Angels and Demons.  He contrasts the support of renowned former governor of West Sumatra and current Interior Minister, Gamawan Fauzi, for the abolishment of direct gubernatorial elections with the support of the controversial Governor of South Sulawesi and Head of the Provincial Government Association (APPSI), Syahrul Yasin Limpo, for keeping them in place.  He also rips into the international development community for their superficial understanding of local politics and the individuals they champion as reformers.   Although not central to his argument, his comments on how governors can keep corruption prosecutions at bay but not influence the higher echolons of party politics very much aligns with my research on local corruption prosecutions:

So why then does Fauzi’s proposal aggravate local executive heads? Above all, their reaction shows that democratic institutions have become a viable power base for politicians who a few years back seemed least likely to have any interest in them. Many of these governors are rich enough to bribe national politicians and officials to protect themselves from becoming corruption suspects but lack the financial and political connections to influence national party headquarters. Gamawan Fauzi’s plan would empower the national party headquarters, all of which have adopted regulations in recent years that concentrate power at the national level when putting forward candidates for local executive head elections.


Temanggung Case Disappears after Internal Case Review

KP2KKN indicated that the corruption case involving the Kliwon Market in Temanggung has been “hidden” since the case was reviewed at the Supreme Attorney-General’s office in Jakarta on 13 October 2010.  The case involves the vice-regent, Budiarto, who was backed by PAN and Golkar in the 2008 local election.  He is a former bureaucrat and the former Head of the local Transportation Department.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, ternyara tidak hanya menyembunyikan penetapan tersangka Bupati Karanganyar, Rina Iriani atas kasus korupsi Perumahan Griya Lawu Asri. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, menemukan kasus korupsi pembangunan Pasar Kliwon Temanggung, dengan tersangka wakil Bupati setempat, Budiarto.

Koordinator Divisi Penindakan dan Monitoring KP2KKN, Eko Haryanto, mengatakan kasus korupsi pembangunan Pasar Kliwon Temanggung, terjadi pada Agustus 2010 dan telah dilakukan ekspose di Kejagung RI dengan menetapkan wakil Bupati Temanggung, Budiarto, sebagai tersangka. “Semua hasil ekspose, terangkum dalam surat nomer : R-3210/0.3/Fd.1/10/2010 yang tertanggal 13 Oktober 2010,” jelasnya, kepada Tribun, Senin (16/4).

Original article from Kejati Jateng Sembunyikan Kasus Korupsi, via KP2KKN’s blog here.

Tagged ,

Corruption Code Words

Bambang Widjojanto, from KPK, was quoted in the newspaper in April explaining that corruption methods are becoming increasingly sophisticated and that new vocabulary has developed.

Dalam kosa kata, muncul kota kata yang menyesatkan tindakan korupsi. Misalnya, penggunaan kata apel washington, apel malang, kilo, dan beberapa kata lain. “Penyertaan dengan digunakannya pihak ketiga untuk menyesatkan dari aktor utama korupsi,” tambah Bambang.

From Modus Operandi Korupsi Berkembang.

Tagged ,

Rembang case still where it was a year ago

The NGO KP2KKN was in the newspaper today drawing attention to the lack of progress on 16 cases from Central Java, including one of my cases studies.  The case from Rembang involving the current Bupati Moch Salim has been under investigation since 2009, about three years (see here and here).  It is still stuck were it has been for the past year: the President has not provided the authority to investigate the Bupati, and the Supreme Audit Agency seems reluctant to re-estimate the state losses.  Here’s the opening paragraph of the article in Suara Merdeka:

The investigation 16 corruption in Central Java by the police slowly continues. Among the cases is the alleged misuse of Rp. 5.2 billion ($577,000) of capital funds for the Rembang Bangkit Sejahtera Jaya company between 2006 and 2007 and which the current Bupati by M Salim is a suspect.  The case is delayed because the president’s permission (to investigate) has yet be handed down and the BPK has yet to estimate the state losses.

Pengusutan 16 kasus korupsi di Jateng oleh kepolisian berjalan lambat. Di antaranya kasus dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dari APBD 2006 dan 2007 senilai Rp 5,2 miliar oleh tersangka Bupati Rembang M Salim.  Kasus itu terhambat izin presiden yang belum turun dan masih menunggu penghitungan kerugian negara dari BPK.

Original article: Lambat, Pengusutan 16 Kasus Korupsi

h/t KP2KKN’s media blog, here.

Tagged , ,

Tracking Corruption Court Judges

In April KP2KKN began tracking the performance of six judges on the Central Java Corruption Court in Semarang, focusing on their assets, lifestyle, and their track record relating to corruption eradication.  This was partly prompted by the acquittal of the former Sragen Bupati, Untung Wiyono, on dubious grounds relating to insufficient evidence and delegation to the Regional Secretary.

Komite Penyelidikan Pemberantasan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, bulan ini melakukan pelacakan terhadap enam hakim terkait dengan terus berulangnya kasus bebasnya terdakwa korupsi.

“Bulan ini, KP2KKN dan ICW melakukan `tracking` (pelacakan) terhadap enam hakim. Enam hakim tersebut, tiga hakim ad hoc dan tiga hakim karier,” kata Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto di Semarang, Sabtu.

Pada Rabu (21/3), mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, terdakwa kasus korupsi kas daerah APBD 2003-2010 sebesar Rp11,2 miliar divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang diketuai Lilik Nuraini.

Vonis bebas tersebut diberikan dengan pertimbangan perintah lisan dari Untung Wiyono tidak dapat dijadikan alat bukti hukum tanpa disertai alat bukti lain, selain itu karena adanya pendelegasian wewenang dari terdakwa kepada mantan Sekretaris Daerah Koeshardjono dan bendahara Srie Wahyuni.

KP2KKN’s blog: KP2KKN Lakukan Pelacakan Enam Hakim di Semarang

Tagged , ,

Bo Xilai and the politics of corruption investigations

The downfall of Bo Xilai, the former Mayor of Chongqing (a large city in southwest China), in the past month or so has been fascinating to follow.  This article in the FT by Kathrin Hille provides interesting background on some of the key players and factions: Show of might over Bo’s military allies.  The final paragraphs highlights the role that corruption investigations play in Chinese politics and the leadership transtion:

Sources close to the military say the party bureaucracy has tightened its organisational and propaganda grip on the armed forces since Mr Bo’s replacement as Chongqing leader.

Last week, the Central Military Commission set up an audit steering group which is to examine procurement, construction projects and real estate income in the armed forces, a move seen as a warning to military officers that any disloyalty could be punished with a corruption investigation.

The new committee is also seen as a step by the party leadership to usurp an initiative by a key ally of Mr Bo’s in the armed forces. General Liu Yuan had first spearheaded an unusually high-profile anti-corruption campaign earlier this year.

In January, Gen Liu issued a blunt warning about a “dangerous level” of corruption in the military and pledged to fight it even if it would result in his own downfall.

Shortly after, Lieutenant General Gu Junshan was removed from his post as deputy head of the General Logistics Department in a corruption investigation.

The GLD has long been notorious for corruption in the armed forces because it controls many prized assets and offers more opportunities than elsewhere for officers to make money through kickbacks.

The Communist party has often used corruption investigations to purge officials who had lost support for other reasons. A retired officer who teaches at a military academy says the new audit steering group has the purpose of taking this tool out of General Liu’s hands. “It doesn’t mean he is in trouble. But it reminds us that it is party central who will determine who gets in trouble.”

Update:  This article from The Guardian’s Tania Branigan is also interesting, including quotes from corruption scholars in China and the US: Bo Xilai case shines light on corruption in China.